Perdebatan mengenai penggunaan karya berhak cipta untuk melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan (AI) kembali mengemuka di Indonesia. Pada 11 November 2026, Reuters melaporkan bahwa Meta dan TikTok bergabung dengan Google untuk menyampaikan keberatan terhadap sejumlah usulan perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Usulan tersebut antara lain menyentuh kewajiban platform digital membayar penerbit atas penayangan konten berita serta aturan mengenai kecerdasan buatan.
Isu ini penting karena AI generatif semakin banyak digunakan untuk membuat teks, gambar, musik, video, hingga perangkat lunak. Di balik kemudahan itu terdapat pertanyaan mendasar: dari mana data pelatihan berasal, apakah pemilik karya memberikan izin, dan bagaimana pencipta memperoleh manfaat ketika karyanya ikut membangun sistem komersial?
Mengapa aturan hak cipta AI menjadi perdebatan?
Model AI generatif belajar dari kumpulan data dalam skala besar. Materi yang digunakan dapat mencakup tulisan, foto, ilustrasi, rekaman suara, dan berbagai bentuk karya digital. Pengembang teknologi membutuhkan data yang beragam agar model mampu mengenali pola bahasa, objek, gaya visual, maupun konteks.
Namun, tidak semua materi di internet otomatis bebas digunakan untuk tujuan apa pun. Karya yang tersedia secara publik tetap dapat dilindungi hak cipta. Kreator khawatir karya mereka digunakan tanpa persetujuan, kompensasi, atau mekanisme untuk menolak pemanfaatan tertentu. Di sisi lain, perusahaan teknologi menilai aturan yang terlalu luas atau tidak jelas dapat menambah ketidakpastian dan biaya pengembangan.
Karena itu, pembuat kebijakan menghadapi dua kepentingan yang sama-sama penting: menjaga hak pencipta dan memastikan ruang inovasi tetap terbuka. Kebijakan yang baik tidak seharusnya menganggap seluruh penggunaan data sebagai pelanggaran, tetapi juga tidak boleh mengabaikan hak pemilik karya.
Empat hal yang perlu diperjelas
1. Transparansi sumber data
Pengembang perlu memiliki dokumentasi yang memadai tentang kategori data yang digunakan, asal-usulnya, serta dasar pemrosesannya. Transparansi tidak selalu berarti membuka seluruh dataset atau rahasia dagang. Namun, informasi yang cukup harus tersedia agar pemilik hak dapat memahami apakah karyanya mungkin digunakan dan bagaimana menyampaikan keberatan.
2. Persetujuan dan mekanisme opt-out
Regulasi perlu menjelaskan kapan izin eksplisit diperlukan, kapan pengecualian dapat berlaku, dan bagaimana mekanisme opt-out dijalankan. Prosedur tersebut harus mudah ditemukan, memiliki tenggat penanganan, serta memberi kepastian bahwa permintaan pemilik hak benar-benar diproses.
3. Skema kompensasi yang masuk akal
Pembayaran kepada kreator dapat dilakukan melalui lisensi individual, perjanjian kolektif, atau model lain yang sesuai dengan jenis penggunaan. Tantangannya adalah membuat skema yang adil tanpa menciptakan beban administrasi yang tidak proporsional bagi kreator kecil, penerbit lokal, maupun pengembang rintisan.
4. Batas antara inspirasi dan peniruan
Perlu ada kejelasan dalam menilai keluaran AI yang terlalu menyerupai karya tertentu. Kemiripan gaya, penggunaan elemen khas, reproduksi bagian substansial, dan penyalinan langsung bukan persoalan yang identik. Pedoman yang terukur akan membantu pengadilan, pelaku industri, dan masyarakat memahami batasnya.
Dampaknya bagi kreator Indonesia
Bagi ilustrator, fotografer, penulis, musisi, dan penerbit, kepastian aturan dapat meningkatkan posisi tawar ketika bernegosiasi dengan platform dan pengembang AI. Mereka membutuhkan akses terhadap informasi, kontrak yang mudah dipahami, dan jalur penyelesaian sengketa yang tidak mahal.
Pelaku usaha kecil juga perlu diperhatikan. Banyak bisnis kreatif menggunakan AI untuk mempercepat produksi, membuat konsep, atau membantu pekerjaan administratif. Jika kewajiban hukum terlalu rumit, pelaku kecil bisa tertinggal dibanding perusahaan besar yang memiliki tim hukum dan teknologi lebih lengkap.
Jalan tengah: inovasi dengan akuntabilitas
Indonesia dapat mengambil pendekatan bertahap. Pemerintah dapat membangun konsultasi rutin dengan kreator, penerbit, akademisi, pengembang teknologi, dan organisasi masyarakat. Uji coba kebijakan atau pedoman sektoral juga dapat membantu menguji dampak aturan sebelum diterapkan secara luas.
Selain itu, literasi hak cipta perlu diperkuat. Kreator sebaiknya memahami lisensi, menyimpan bukti kepemilikan karya, dan membaca ketentuan platform. Perusahaan AI perlu menerapkan tata kelola data, dokumentasi, serta proses pengaduan yang dapat diaudit.
Perdebatan yang muncul pada November ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi pilihan penting dalam tata kelola ekonomi digital. Regulasi yang seimbang dapat memberi perlindungan kepada pencipta sekaligus mendorong investasi dan riset. Pada akhirnya, keberhasilan AI tidak hanya diukur dari kecanggihan model, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap cara teknologi itu dibangun dan digunakan.
Sumber: Reuters, 11 November 2026.