Laut China Selatan kembali menjadi salah satu agenda utama diplomasi Asia Tenggara. Dalam pertemuan tingkat tinggi di Manila pada November 2026, negara-negara ASEAN dan China menegaskan komitmen untuk tetap mengikuti Declaration on the Conduct of Parties (DOC) sambil melanjutkan perundingan mengenai Code of Conduct (COC) yang telah lama dinantikan.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyebut kedua pihak tetap berkomitmen pada deklarasi tersebut sampai kode etik diselesaikan dan ditandatangani. Reuters melaporkan pada 17 November bahwa negosiasi belum mencapai kesepakatan final. Perkembangan ini memperlihatkan dua sisi diplomasi kawasan: ada kemajuan dalam membangun kesepahaman, tetapi masih terdapat perbedaan mendasar yang belum terpecahkan.
Mengapa Laut China Selatan begitu penting?
Kawasan ini merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan pusat produksi dan pasar utama dunia. Arus barang, energi, dan bahan baku melewati perairan tersebut. Gangguan berkepanjangan dapat meningkatkan biaya logistik, mengganggu rantai pasok, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Selain nilai ekonominya, kawasan ini juga memiliki sumber daya perikanan dan potensi energi. Sejumlah negara memiliki klaim maritim yang saling tumpang tindih, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Perbedaan klaim tersebut kerap memicu ketegangan, terutama ketika kapal penjaga pantai atau kapal nelayan beroperasi di wilayah yang dipersengketakan.
DOC dan COC memiliki fungsi berbeda
Declaration on the Conduct of Parties yang disepakati pada 2002 merupakan komitmen politik untuk menahan diri, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, deklarasi tersebut tidak menyediakan seluruh mekanisme operasional yang dibutuhkan untuk mengelola insiden di laut.
COC diharapkan menjadi pedoman yang lebih terperinci mengenai perilaku para pihak. Isinya dapat membantu memperjelas prosedur komunikasi, pencegahan insiden, dan langkah ketika terjadi ketegangan. Karena itu, kualitas kesepakatan akan menentukan apakah dokumen tersebut benar-benar membantu menjaga stabilitas atau hanya menjadi pernyataan diplomatik.
Tiga isu yang membuat negosiasi rumit
1. Cakupan geografis
Para pihak perlu menyepakati wilayah mana yang termasuk dalam penerapan kode etik. Penentuan cakupan ini sensitif karena dapat ditafsirkan berkaitan dengan posisi masing-masing negara terhadap klaim maritim. Perbedaan peta dan dasar hukum membuat rumusan geografis tidak mudah disepakati.
2. Kekuatan hukum
Persoalan berikutnya adalah apakah COC akan mengikat secara hukum atau tetap menjadi komitmen politik. Dokumen yang mengikat dapat memberikan kepastian lebih kuat, tetapi membutuhkan kesepakatan lebih rinci mengenai kewajiban, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran.
3. Definisi dan mekanisme penegakan
Istilah seperti menahan diri, aktivitas militer, atau tindakan yang meningkatkan ketegangan harus memiliki definisi yang dipahami bersama. Tanpa rumusan yang jelas, negara dapat memiliki interpretasi berbeda ketika menilai sebuah insiden.
Mengapa kemajuan diplomasi tetap berarti?
Kesepakatan untuk terus mematuhi DOC bukan solusi akhir, tetapi dapat menjadi pagar pengaman sementara. Dialog rutin memberi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan keberatan sebelum insiden berkembang menjadi krisis. Saluran komunikasi antarpihak juga penting untuk mengurangi risiko salah perhitungan di laut.
Bagi ASEAN, proses ini menguji kemampuan organisasi menjaga sentralitasnya. Negara anggota memiliki kepentingan dan hubungan ekonomi yang berbeda dengan China maupun mitra eksternal. Menjaga konsensus membutuhkan diplomasi yang sabar, tetapi juga konsisten terhadap prinsip hukum internasional.
Implikasi bagi Indonesia dan kawasan
Indonesia bukan pengklaim utama atas sebagian besar wilayah sengketa, tetapi memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas perairan dan kepastian hukum maritim. Gangguan pelayaran dapat memengaruhi perdagangan, investasi, dan keamanan energi. Indonesia juga berkepentingan menjaga agar penyelesaian sengketa tetap mengacu pada hukum laut internasional, termasuk UNCLOS 1982.
Ke depan, negara-negara ASEAN perlu mendorong transparansi, komunikasi darurat, dan kerja sama praktis seperti keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut. Langkah-langkah tersebut dapat memberi manfaat bahkan ketika persoalan kedaulatan belum terselesaikan.
Kesepakatan COC yang kuat tidak otomatis menghapus persaingan geopolitik. Namun, aturan yang jelas dapat membantu mencegah perselisihan berubah menjadi konfrontasi. Bagi kawasan yang sangat bergantung pada perdagangan dan konektivitas laut, keberhasilan diplomasi bukan sekadar pencapaian politik, melainkan bagian penting dari menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Sumber: Reuters, 17 November 2026 dan Associated Press, November 2026.