53he3RIRPJfK 
Data yang tersebar dan tidak seragam dapat menghambat layanan publik maupun pengembangan teknologi. Karena itu, pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia pada awal Oktober menjadi perkembangan penting bagi tata kelola digital nasional. Aturan ini berkaitan dengan upaya memperkuat standar data dan koordinasi antarlembaga, sekaligus membuka diskusi tentang pemanfaatan teknologi seperti AI dan blockchain.
Mengapa satu standar data dibutuhkan?
Dalam praktik pemerintahan, satu informasi dapat tercatat dengan format, definisi, atau pembaruan yang berbeda di beberapa instansi. Perbedaan tersebut menyulitkan integrasi layanan, penyusunan kebijakan, dan evaluasi program. Standar yang sama membantu memastikan bahwa data memiliki definisi, metadata, kualitas, dan mekanisme pembaruan yang dapat dipahami lintas lembaga.
Interoperabilitas bukan sekadar kemampuan dua aplikasi untuk saling terhubung. Sistem juga harus menyepakati arti data, kewenangan akses, dan tanggung jawab ketika informasi tidak akurat. Tanpa aturan tersebut, integrasi berisiko hanya memindahkan masalah dari satu basis data ke basis data lain.
Hubungannya dengan kecerdasan buatan
Model AI membutuhkan data yang relevan dan berkualitas untuk menghasilkan analisis yang berguna. Data yang tidak lengkap atau bias dapat menghasilkan rekomendasi yang keliru. Dengan tata kelola yang lebih baik, lembaga dapat mengembangkan layanan analitik untuk perencanaan transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan bantuan secara lebih terukur.
Namun, pemanfaatan data tidak berarti semua informasi boleh dibuka atau digabungkan tanpa batas. Data pribadi, informasi rahasia, dan data yang berisiko menimbulkan diskriminasi tetap membutuhkan perlindungan. Prinsip pembatasan tujuan, minimisasi data, keamanan, dan audit akses harus menjadi bagian dari implementasi.
Implementasi akan menjadi ujian sesungguhnya
Keberhasilan regulasi bergantung pada kesiapan instansi, kualitas infrastruktur, anggaran, dan kemampuan sumber daya manusia. Pemerintah perlu memastikan standar teknis mudah diterapkan, sistem lama dapat bermigrasi secara bertahap, serta masyarakat memiliki mekanisme untuk mengoreksi informasi yang keliru.
Untuk perusahaan teknologi, standar data yang konsisten dapat membuka peluang layanan integrasi, keamanan, dan analitik. Bagi masyarakat, manfaat paling nyata seharusnya berupa layanan yang lebih cepat, tidak meminta data berulang kali, dan lebih akurat. Undang-undang menjadi fondasi, tetapi perubahan kualitas layanan akan terlihat dari pelaksanaan di lapangan.
Sumber: Kompas.com, 13 Oktober 2026.
